Anda berada di :
Rumah > politik dan pemerintahan > Gelar Rapat Bersama, DPRD Pemkab dan APH Sepakat Kawal Pilkades Serentak 2019 Agar Lebih Berkualitas

Gelar Rapat Bersama, DPRD Pemkab dan APH Sepakat Kawal Pilkades Serentak 2019 Agar Lebih Berkualitas

Rapat menghadapi Pilkades Serentak 2019 DPRD, Pemkab dan APH di Ruang Paripurna DPRD Gresik

Gresik – Menghadapi pelaksaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan pada 31Juli 2019 nanti, DPRD Gresik bersama Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Asosiasi Kepala Desa (AKD) gelar rapat bersama di ruang Paripurna DPRD Gresik, Senin (01/07/2019).

Ada tiga pembahasan dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib ini, yakni Pemberantasan politik uang (Money Politik), Penyalagunaan APBDes dan Kesiapan dana BKK dalam pelaksanaan Pilkades 2019 tersebut.

” Rapat Ini digelar semata-mata untuk mewujudkan Pilkades serentak 2019 se Kabupaten Gresik kali ini bisa lebih berkualitas ” ungkap Nur Gholib.

Ia kembali menambahkan Money politics termasuk salah satu poin penting yang dibahas, mengingat isu tersebut menjadi keresahan. Money politics ini menjadi momok yang harus diperangi untuk menjadikan pilkades berkualitas dan bermartabat.

” Dari hasil rapat tersebut kami menyepakati dan mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Gresik selaku pelaksana Pilkades untuk membuat himbauan. Yang Isinya larangan memberi maupun menerima yang dikategorikan sebagai money politik ” tambah Politikus asal PPP ini.

Sementara itu Ahmad Nurhamim selaku Ketua DPRD Gresik juga menyatakan, dari hasil rapat tersebut DPRD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan APH semua sepakat akan mengawal Pilkades Serentak ini bisa lebih berkualitas. Dan membuat kesepakat sesuai aturan Perda Nomor 18 tahun 2018, di mana money politics dilarang.

” Nanti, Calon kepala desa yang terbukti money politics atau suap akan didiskualifikasi, dan masyarakat atau pemilih yang terbukti akan menerima dipidana. Himbauan itu akan buat dan disebarkan ke masyarakat agar tidak ada yang melanggar aturan ” ujarnya.

Di tempat yang berbeda Edy Hadi Siswoyo Plt Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang juga ikut hadir di rapat itu, saat disinggung terkait anggaran BKK Pilkades yang sampai saat ini masih belum turun mengatakan, untuk anggaran sudah disiapkan dan bagi yang belum mengajukan secepatnya segera mengajukan.

” Hingga saat ini, sudah ada sebagian panitia Pilkades yang sudah mengajukan, dan ini masih proses. Bagi yang sudah mengajukan masih proses. Tapi bagi yang belum, bisa mengajukan ” ujarnya. (Yit)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top