Gresik – Agenda DPRD Kabupaten Gresik turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi atau reses tahap II tahun 2022 telah selesai dilakukan. Berakhirnya masa reses ini ditandai dengan penyampaian laporan melalui rapat paripurna DPRD Gresik pada Kamis (28/7/2022) kemarin.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim selaku pimpinan rapat paripurna telah mempersilakan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan hasil reses yang sudah dilakukan oleh anggota. Penyampaian hasil laporan tersebut pun dilakukan secara bergantian.

Untuk laporan hasil reses tahap II dari fraksi PKB telah menghimpun beberapa catatan penting. Antara lain di bidang pembangunan telah mendapatkan keluhan terkait akses jalan rusak hingga penerangan jalan umum (PJU) yang sering padam, sehingga bisa menghambat perkembangan ekonomi di tengah masyarakat.

Masyarakat juga meminta perlu adanya pengelolaan bahkan pembangunan TPS di setiap wilayah Kabupaten Gresik dan berharap agar segera dilakukan penyelesaian normalisasi Kali Lamong. Juga perlu adanya pengerukan rutin terhadap saluran air dan berharap penanganan banjir daerah kemutaran. Serta perlu memaksimalkan pembangunan JITUT dan JUT di wilayah utara untuk memudahkan transportasi dan meningkatkan hasil bagi para petani.

Selain itu juga aspirasi di bidang kesejahteraan rakyat (KESRA) dan pemerintahan yang meliputi beberapa aspek. Misalnya beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu, terutama mahasiswa berprestasi, insentif guru pendidik atau guru ngaji agar Pemerintah Daerah memberi perhatian lebih dan beberapa lainnya.

Fraksi Partai Gerindra selama reses menerima pengaduan masyarakat terkait beberapa permasalahan yang harus segera disikapi. Di bidang pemerintahan masih terjadi minimnya koordinasi atau sinergitas di lingkungan Pemerintah Daerah, serta perlu adanya pembangunan infrastruktur atau akses jalan yang menghubungkan desa antar desa maupun kecamatan antar kecamatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Juga perlu adanya pelebaran jalan dan perbaikan jalan desa maupun kecamatan, karena masih banyak jalan yang kecil dan rusak. Sehingga menimbulkan masalah yang sangat serius.

Di bidang kesra dan sosial perlu adanya kemudahan tentang pembuatan data pribadi seperti BPJS, KIS, dan lain-lain karena bagi sebagian masyarakat berjarak tempuh yang sangat jauh.  Apalagi sekarang dengan adanya Big Data yang tersentral dan terintegrasi akan mempermudah di masing-masing distrik untuk mengeluarkan dan melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota atau istilahnya adalah One Klik and Success.

Untuk pertanahan, perlu adanya penertiban tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah negara maupun badan yang ditetapkan pemerintah yang tidak sesuai dengan RTRW dan/AtauRDTR. Karena masih banyak masyarakat yang sudah terlanjut menggunakan dan memanfaatakan tanah

Tersebut, namun mereka tidak mengetahui status tanah dalam RTRW dan RDTR. Juga perlu adanya kemudahan tentang Jaminan Kesehatan bagi masyarakat seperti JKN-KIS maupun BPJS, serta kurangnya akses parkir yang hari ini marak diperbincangkan di kalangan masyarakat seperti di Pasar, Tempat Perdagangan dan Perkantoran, Tempat Ibadah, Tempat Wisata, dan Sekolah.

F-Golkar disambati masalah PJU yang minim. Juga minta agar diperjuangkan terkait dana untuk sarana prasarana alat produksi pertanian di wilayah Kecamatan Dukun, kesetaraan para pendidik yang ada di Taman Posyandu dan Kelompok bermain agar mereka memiliki hak sama seperti pada guru-guru yang ada di TK. Peningkatan fasilitas pendidikan kususnya perbaikan ruang – ruang kelas yang belum layak.

Pemerintah juga diharapkan bisa memfasilitasi alat angkut sampah yang kondisinya masih minim, membangun taman-taman untuk menjadi salah satu alternatif tempat hiburan keluarga. Serta memfasilitasi pelatihan-pelatihan untuk pemuda agar lebih produktif, serta bantuan dana hibah untuk kegiatan pemberdayaan perempuan.

Untuk menunjang aktifitas olahraga, masyarakat mohon diupayakan dana untuk lapangan olahraga Kecamatan Kedamean. Serta masih banyaaknya sungai di Desa Daun, Kecamatan Sangkapura yang kotor dan tercemar akibat kurangnya tempat pengelolaan sampah. Sehingga masyarakat pun banyak yang membuang ke sungai. Serta mahalnya tiket kapal Ekspress Bahari yang diharapkan bisa diturunkan.

F-Nasdem pun mendapatkan keluhan terkait penanganan banjir rob (Air Laut), tidak adanya Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkar jalan Kepulauan Bawean, pembangunan jalan usaha tani serta pembanguna infrastruktur pertanian di Kecamatan Tambak serta Sangkapura. Perlunya pembangunan instalasi air bersih di Kecamatan Sangkapura dan Tambak.

Sedangkan masyarakat di wilayah Kecamatan Menganti dan Kedamean menginginkan pembanguan Ruang Terbuka Hijau. Perlunya pembangunan sarana orasarana olahraga baik Lapangan Sepakbola dan Lapangan Volly di Kecamatan Driyorejo.

Jalan Poros Desa (JPD) di Desa Tanjungan dan Gadung Kecamatan Driyorejo kondisinya banyak rusak dan berlubang, bahkan masih banyak yang berupa tanah. Penambahan alat kesehatan untuk Poskesdes atau Polindes di setiap desa dan perhatian khusus terhadap janda miskin, anak yatim piatu supaya bisa diberikan proram bantuan.

Untuk fraksi Demokrat mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait peningkatan kesejahteraan kepala desa (Kades) dan perangkat desa, serta adanya tunjangan Ketua RT dan RW. Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait agar mengawasi PNS yang saat bertugas keluyuran di tempat perbelanjaan.

Pemerintah agar terus menertibkan warung remang-remang yang menjamur di wilayah Gresik kota, utara dan selatan. Pemerintah diharapkan turut mengontrol harga kebutuhan pokok yang sering mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir serta memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok perempuan dan UMKM.

Selanjutnya hasil reses II tahun 2022 dari Fraksi Amanat Pembangunan. Antara lainnya mendapatkan aspirasi terkait perlunya peningkatan dan disiplin waktu pelayanan pemerintah, pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dinilai kurang maksimal dalam melayani warga atau penduduk Gresik.

Di bidang pembangunan perlu penuntusan pembangunan di jalan Raya K.H. Syafi’i Desa Suci, sistem drainase dan irigasi masih kurang baik maka perlu penanganan khusus. Serta masih banyak jalan-jalan yang berlubang di jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa dan beberapa masalah infrastruktur lainnya.

Untuk bidang kesra terkait pengentasan kemiskinan masih kurang berhasil, karena bantuan pada orang-orang yang kurang mampu belum merata dan tepat sasaran. Sehingga perlunya Dinsos ikut serta dalam pengawalan atau audit dan verifikasi data kemiskinan, dan perlu mengadakan pelatihan kepada UKM agar bisa memperluas pemasaran.