Anda berada di :
Rumah > politik dan pemerintahan > Perbaiki Tata Kelola PTJU, DPRD Gresik Siapkan Raperda

Perbaiki Tata Kelola PTJU, DPRD Gresik Siapkan Raperda

Ketua DPRD Gresik bersama Dishub gresik

Gresik Cahayapena : Upaya memperbaiki tata kelola Parkir Tepi Jalan Umum (PTJU) kian digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) beserta DPRD Gresik. Hal ini dilakukan semata-mata demi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik.

PAD Gresik sendiri dari hasil pengelolahan PTJU sampai saat ini masih tergolong sangat minim. Itu dibuktikan dengan targed PAD yang dibebankan di tahun 2018 sebesar 1,8m hanya dapat direalisasikan sebesar 1,7m, itupun sudah mengalami banyak perubahan.

Dinas Perhubungan (Dishub) selaku pengelola retrebusi PTJU sangat menyambut baik upaya untuk memperbaiki pengelolahan tentang hal tersebut.

” Kami akan berupaya semaksimal untuk mencarikan solusi yang terbaik, terkait penanganan dan pengelolahan retrebusi parkir ini ” ujar Nanang selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Sabtu (19/01/2019).

Nanang kembali menjelaskan, saat ini pihak Dishub telah melakukan uji coba penerapan parkir elektronik (e-parkir) dibeberapa titik. Seperti yang berada di pasar baru Gresik.

” Rasanya kalau hanya mengandalkan e-parkir, targed yang di bebankan untuk PAD dari retrebusi parkir di tahun 2019 ini sebesar 4,357m kemungkinan akan sulit terpenui ” ungkapnya.

” Setidaknya kita harus punya trobosan baru seperti di Surabaya ada Park & Ride, parkir khusus bagi warga yang tidak punya lahan parkir ” tambah Nanang.

Selaku Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyambut baik berbagai ide dan terobosan yang dilakukan Dishub.

” Kebetulan sebentar lagi kami akan melakukan studi banding terkait tata kelola parkir ke Makasar yang bekerjasama dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) ” ungkapnya

” Setelahnya, nanti kami akan secepatnya melakukan kajian terkait hal tersebut agar dapat membantu Pemkab Gresik melalui Dishub untuk mendongkrak PAD dari sektor retribusi parkir ” terang Ketua DPD Partai Golkar Gresik ini.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Gresik Solihudin yang membidangi tentang retrebusi dan perpajakan mengatakan, di tahun 2019 ini Komisi II juga mengagendakn rencana kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelanggara perhubungan di tahun 2019. Yang nantinya tahap I akan diagendakan oleh badan musyawarah (Banmus) untuk dibahas mulai pertengahan bulan Februari tahun ini.

” Nanti di Ranperda terkait tata kelola parkir semuanya akan kita bahas. Setidaknya dengan adanya Perda, dapat mendongkrak PAD dari sektor retrebusi parkir ” tuturnya. (Yit/Adv)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top