Dilihat 1546

Gresik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (DPRD Gresik) Jawa Timur, berkomitmen untuk mendukung kebijakan Bupati baru hasil Pilkada Gresik 2020 utamanya dalam bidang penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan pemulihan ekonomi dimasa pandemi.

Sebagaimana sebagaimana diketahui, bahwa tanggal 22 Januari 2021 KPU telah menetapkan pasangan Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah sebagai pemenang Pilkada Gresik 2020.

Ketua DPRD Gresik Moh Abdul Qodir mengatakan untuk langkah awal, pihaknya bakal mendukung program yang telah digagas bupati terpilih sehingga dapat mewujudkan visi-misinya.

Untuk itu, tahap awal pihaknya siap mengawal penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang bakal menjadi pedoman pembangunan lima tahun mendatang.

” Intinya kami di DPRD mendukung kebijakan bupati baru yang telah ditetapkan KPU. Tentu, untuk awal kita fokus persiapan pelantikan dan mengawal penyusunan RPJMD sebagai program bupati ,” ungkapnya saat gelar jumpa Pers di ruang Komisi 1 DPRD Gresik, Senin (25/01/2021).

Politikus PKB ini kembali menuturkan, ke depan pihaknya bakal mengawal serta memaksimalkan fungsi di legislatif yakni legislasi, berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran, dan mengontrol program.

” Tentu sinergi dalam perumusan RPJMD, salah satu variabel utamanya penerjemahan visi misi pasalon terpilih. Yang kedua, kami juga akan respon program unggulan, nanti bisa konek dengan visi kisi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi ,” jelasnya

Abdul Qodir menambahkan, sejumlah program prioritas yang harus segera dijalankan pemerintah diantaranya penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Dua hal ini penting sebab, hingga saat ini pandemi corona masih terjadi.

Selain itu, legislatif juga mendukung kebijakan penuntasan penanganan banjir Kali Lamong dengan pembuatan tanggul. Hal ini urgent, sebab di wilayah selatan setiap tahun terjadi banjir langganan.

” Maka dari itu, kami berharap agar OPD atau dinas terkait dapat menyelaraskan program. Tentu, ketika ada bupati baru maka semangatnya harus baru ,” ungkapnya, menambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim menambahkan pihaknya telah menjadwalkan agenda sidang paripurna, salah satunya pengumuman pengusulan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati TTU masa jabatan 2016-2021.

Sidang Paripurna dengan agenda yang dimaksud berdasarkan pada perintah undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 78 dan 79 tentang pemerintah daerah yakni DPRD berkewajiban untuk mengumumkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkan pasangan Bupati terpilih.

” Tahapan pelantikan Bupati memang setelah penetapan KPU, dewan melaksanakan dua agenda paripurna yakni agenda penyampaian masa jabatan Bupati berakhir dan pengumuman hasil penetapan KPU ,” terang Wakil Ketua DPRD Gresik. (Yit)