Anda berada di :
Rumah > politik dan pemerintahan > Harus Tepat Sasaran, Pemda Gresik Gelar Rakor Pemadanan DTKS Guna Percepat Penanggulangan Kemiskinan

Harus Tepat Sasaran, Pemda Gresik Gelar Rakor Pemadanan DTKS Guna Percepat Penanggulangan Kemiskinan

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saar Rakor validasi DTKS di Ruang Mandala Bhakti Praja, Senin (03/10/2022).

Gresik – Angka kemiskinan di Kabupaten Gresik yang masih berada diatas angka kemiskinan provinsi dan nasional, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan angka kemiskinan Gresik sebesar 12,42 %, angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 10,38 % dan rata-rata angka nasional sebesar 9,54 %.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sendiri, terdapat 571 ribu warga yang masuk dalam kategori miskin. Dari jumlah tersebut, 44 ribu diantaranya sudah terdaftar dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 89 ribu diantaranya sudah masuk dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebanyak 2.450 masuk dalam penerima PKH Inklusif dan BLT BBM. Dari jumlah tersebut, tercatat kurang lebih sebanyak 440 ribu data DTKS yang belum menerima bantuan.

Berangkat dari hal itu, Pemerintah Kabupaten Gresik benar-benar serius memastikan validitas data DTKS yang ada agar berbagai bantuan bisa diterima oleh mereka yang membutuhkan. Persoalannya, catatan kemiskinan terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

“Dalam mencapai tujuan tersebut kita akan terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, serta bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk mengawal data tersebut. Monggo data tersebut dibuat transparan kepada masyarakat, supaya tidak ada saling mencurigai,” ujar Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saat Rakor validasi DTKS di Ruang Mandala Bhakti Praja, Senin (03/10/2022).

Wabup juga mengingatkan perlunya perangkat desa dan kecamatan untuk paham betul indikator-indikator apa saja yang membuat warganya layak atau tidak layak untuk masuk DTKS yang batas pendataannya hingga akhir Oktober.

“DTKS ini penting karena menentukan apakah warga bisa mendapatkan bantuan hingga setahun kedepan. Oleh karenanya sepulang dari sini nanti perangkat desa dan kecamatan benar-benar melakukan evaluasi yang tentunya berpegangan pada indikator yang sudah ada. Setelah itu, kalau perlu data-data tersebut dibuka ke masyarakat karena kadang masyarakat lebih tahu kondisi yang sebenarnya,” pungkas Wabup.

Dalam kesempatan ini, Wabup juga memberikan apresiasi atas turunnya angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Gresik dari tahun 2020 sebesar 7% yang saat ini menjadi 2%.

“Jadi kemiskinan ekstrim kita sudah 2%, dan kita bersama-sama menginginkan angka ini bisa turun menjadi 0%,” tegasnya.

Dengan dihadiri oleh camat dari Kecamatan Gresik, Manyar dan Kebomas, serta 133 orang dari kepala desa dan perangkatnya, kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Abu Hassan. (Nnd/Hum)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top