Anda berada di :
Rumah > politik dan pemerintahan > Hadiri FGD Pra Musrenbang Kecamatan Duduksampeyan Tahun Anggran 2023. Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah : Perencanaan Serta Administrasi Harus Dimulai Dari Tahapan Usulan Yang Benar Dan Harus Sesuai Dengan RKPDes Dan RPJMDEs

Hadiri FGD Pra Musrenbang Kecamatan Duduksampeyan Tahun Anggran 2023. Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah : Perencanaan Serta Administrasi Harus Dimulai Dari Tahapan Usulan Yang Benar Dan Harus Sesuai Dengan RKPDes Dan RPJMDEs

Wakil DPRD Gresik bersama Komisi IV DPRD Gresik saat menghadiri FGD Pra Musrenbang di Pendopo Kecamatan Duduk Sampeyan, Senin (24/01/2022).

Gresik – Dalam rangka menampung aspirasi para Kepala Desa, jajaran DPRD Kabupaten Gresik yang mulai Wakil Ketua, Ketua Komisi IV dan anggota DPRD dapil Cerme-Duduksampeyan hadiri Forum Group Discussion (FGD) pra Musrenbang Kecamatan Duduksampeyan tahun anggaran 2023, Senin (24/01/2023).

Selain DPRD, kegiatan yang bertempat di kantor Kecamatan Duduksampeyan tersebut, turut hadir pula Camat Duduksampeyan, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Bappeda Gresik dan Kepala Desa (Kades) serta Sekretaris Desa (Sekdes) se wilayah Kecamatan Duduksampeyan.

Pra Musrenbang tingkat Kecamatan sendiri adalah menetapkan bersama-sama rancangan prioritas Kecamatan berdasarkan usulan-usulan prioritas dari Musrenbang Desa. Usulan kegiatan yang nantinya akan menjadi prioritas pembangunan bisa dalam wujud fisik maupun non fisik, seperti infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat. Setelah itu nantinya akan dibahas dan diputuskan ketika diadakan Musrenbang Kecamatan.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah menjelaskan apa saja point-point yang harus dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam mengajukan prioritas pembangunan tahun 2023. Disamping itu, ia juga menyampaikan mengenai usulan perbaikan infrastruktur yang akan dikerjakan.

“Dari sekian banyak prioritas pembangunan, salah satunya pengurukan bawah jembatan Desa Kemudi untuk mengantisipasi banjir,” ungkapnya.

Sedangkan Naili selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Bappeda Gresik menjelaskan, terkait petunjuk teknis prioritas kabupaten Gresik tahun 2023. Yang akan difokuskan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakul karimah

“yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan 4 arah kebijakan pembangunan dan 8 prioritas pembangunan,” paparnya.

Kades Gredek Ghofar saat mempertanyakan pada sesi tanya jawab apakah Gosarium atau perencanan pembangunan tahun 2022 terutama pembangunan Balai Desa dan Gor bisa dilanjutkan kembali atau tidak, Karena kelanjutan pembangunan tersebut tidak ada pada Gosarium tahun 2023.
Kades Gredek Ghofar saat mempertanyakan pada sesi tanya jawab apakah Gosarium atau perencanan pembangunan tahun 2022 terutama pembangunan Balai Desa dan Gor bisa dilanjutkan kembali atau tidak, Karena kelanjutan pembangunan tersebut tidak ada pada Gosarium tahun 2023.

Sementara itu, Kades Gredek Ghofar pada sesi tanya jawab mempertanyakan, apakah Gosarium atau perencanan pembangunan tahun 2022 terutama pembangunan Balai Desa dan Gor bisa dilanjutkan kembali atau tidak. Karena kelanjutan pembangunan tersebut tidak ada pada Gosarium tahun 2023.

Selain itu, Ghofar juga meminta penjelasan tentang petunjuk teknis alokasi anggaran BUMDEs, persoalan siltap dan juga meminta DPRD memperjuangkan hak tunjangan Kepala Desa dan Perangkatnya.

“Kami berharap persoalan gosarium tahun 2022 bisa tetap dilanjutkan meskipun ada Gosarium tahun 2023. Karena jika tidak, maka pembangunan infastruktur yang sudah dibangun tidak bisa dilanjutkan,” ungkapnya.

“Besar harapan adanya sinkronisasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam menentukan prioritas pembangunan sehingga program yang kita canangkan di tahun 2022 itu bisa selesai di tahun berikutnya,” pungkas Kades Gredek Ghofar.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah kembali menambahkan, kegiatan ini sangat penting karena proses perencanaan yang dimulai dari pelaksanaan sosialisasi Pra Musrenbang ini nanti pada saat musrenbang semua sudah tertata dengan baik.

Menanggapi harapan Kepala Desa yang menginginkan adanya pembangunan Balai Desa dan Gor atau gedung serbaguna yang tidak masuk dalam kategori 8 prioritas pembangunan, Ia beserta anggota dewan tetap turut memperjuangkan karena menurutnya, hal itu menyangkut pelayanan masyarakat.

“Walaupun itu bukan prioritas, tetapi dalam hal melayani masyarakat ada hambatan, kita akan mencoba memperjuangkan. Paling tidak lihat kondisi tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nur Saidah berpesan kepada Kepala Desa bahwa perencanaan itu harus dimulai dari tahapan usulan yang benar, administrasi juga harus dilakukan dengan benar.

“Lokasi yang diusulkan jangan sampai salah dan usulan perencanaan harus sesuai, tidak boleh keluar dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa),” tutup Wakil Ketua DPRD Gresik saat dikonfirmasi usai kegiatan FGD.

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top