Anda berada di :
Rumah > politik dan pemerintahan > DPRD KAB TRENGGALEK BELAJAR KE KAB GRESIK TENTANG ADD DAN TKD

DPRD KAB TRENGGALEK BELAJAR KE KAB GRESIK TENTANG ADD DAN TKD

Gresik : Sebanyak 45 anggota DPRD Kab Trenggalek hari ini senin (29/2) mengadakan kunjungan kerja di Kab Gresik, rombongan yang di ketuai langsung wakil DPRD Kab Trenggalek Guswanto ini, diterima langsung oleh Bupati Gresik di ruang Putri cempo Kantor Bupati Gresik.

Dalam kunjungannya ketua rombongan mengatakan bahwa kunjungan kali ini ingin belajar tentang Dana desa serta tanah kas Desa (TKD) yang ada di Kab Gresik. Saya bersama rombongan ingin belajar tentang Dana Desa serta keberadaan Tanah Kas Desa (TKD) karena di Trenggalek hal ini menjadi polemik yang tak berkesudahan, maklum trenggalek lebih memilih masalah ini secara mataraman atau ewuh pakewuh, maka kami berharap kunjungan kali ini mendapat ilmu baru terkait dua hal tersebut.

Sementara itu Bupati Gresik Dr.H.Sambari Halim Radianto menegaskan bahwa terkait dengan Dana Desa yang isunya satu milyar setiap desa, “ terkait dengan adanya dana desa yang mencapai satu milyar tiap desa, kami sudah mempersiapkan sumber daya manusia(SDM)nya, kami beri bimbingan dan pengarahan bagaimana caranya agar dana sebesar itu tidak menimbulkan masalah hukum. bimbingan tidak hanya dari Pemkab saja, namun juga kami hadirkan pihak kejaksaan, sehingga kepala desa dan aparat faham betul dengan aturan-aturan yang benar maupun yang menabrak aturan. Ini pengalaman, dimana desa yang hanya mendapat dana Rp 180 juta aja sudah pusing membuat Surat pertanggungjawan (SPJ) apalagi satu desa, satu Milliar” ujarnya

Masih kata Sambari “Hal ini rawan melanggar hukum, untuk itulah bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), memberikan bekal bintek kepada mereka dan hingga sampai saat ini tidak ada yang tersangkut masalah hokum”. Tegasnya

Terkait dengan Tanah Kas Desa (TKD), Bupati menjelaskan bahwa TKD di Gresik harus masuk APB Des, sesuai dengan permendagri dan Perda. TKD boleh di sewakan, dipinjam pakai, kerjasama maupun bangun sewa guna atau guna sewa bangun. Hasilnya harus masuk ke APBDes. Hal ini tak lepas sebagai upaya mensejahterakan aparat desa, saat ini saja kepala Desa sudah mendapat tunjangan Rp. 2,4 juta/bulan, perangkat Rp. 1,9 Jt, itu belum termasuk penerimaan lainnya seperti honor kegiatan dll. Untuk memonitor pelaksanaan alokasi dana desa dan pembangunan di Desa, Pemerintah Kabupaten Gresik membentuk Tim penyelesaian permasalahan Desa, tugas Tim tersebut mengantisipasi gejolak di Desa.(yan)kun dprd tgalek

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top