Anda berada di :
Rumah > politik dan pemerintahan > Dari Beda Buku DPRD Kab Gresik, Sejarah Bisa Berubah Jika Ditemukan Bukti Baru Tentang Kabupaten Gresik

Dari Beda Buku DPRD Kab Gresik, Sejarah Bisa Berubah Jika Ditemukan Bukti Baru Tentang Kabupaten Gresik

Gresik – Perjalanan panjang tentang sejarah kabupaten Gresik ternyata menyimpan catatan yang perlu diungkap. Salah satunya adalah tentang ditemukannya adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 38 Tahun 1974 tentang penetapan hari lahir pemerintah kabupaten Gresik. Hal ini tentunya ada perbendaan tentang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemkab Gresik yang Selama ini diperingati setiap tanggal 27 Februari.

 

Dalam buku yang berjudul “Jejak Rekam DPRD Kabupaten Gresik : Catatan Kecil Perjalanan Kabupaten Gresik” yang telah di diskusikan dalam acara Bedah Buku yang di gelar oleh Komunitas Wartawan Gresik (KWG) sabtu (21/10) lalu terungkap bahwa sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomer 38 Tahun 1974 tertulis Hari lahir kabupaten Gresik adalah tanggal 1 November.

Dr. Muhammad Toha salah satu budayawan putra daerah mengungkapkan bahwa dengan adanya temuan ini pemerintah kabupaten Gresik harus menelusuri kebenaran tentang PP nomer 38 Tahun  1974. Dan jika memang benar apa yang ditulis dalam buku tersebut, tidak ada salahnya jika pemerintah kabupaten gresik menggantinya.

“ Pemkab Gresik harus meluruskan tentang adanya perbedaan tentang hari lahir kota gresik, tidak ada salahnya jika sejarah itu mengalami perubahan karena ditemukan bukti – bukti baru” ungkap Toha yang suka menyelipkan banyolan –banyolan nya saat berbicara.

Selain itu, Toha juga mengusulkan agar nama-nama tokoh asli Gresik dipakai sebagai nama jalan di jalur utama. Seperti di depan kantor bupati, harusnya memakai nama Jl Sunan Giri atau Jl Abd Faqih. “Di Jakarta, Jl Husni Thamrin adalah nama jalan di pusat keramaian dan pemerintahan. Kenapa pakai nama Husni Thamrin, karena beliau adalah pahlawan asli Betawi,” imbuhnya.

Bedah buku yang juga dihadiri anggota legislatif, pejabat OPD Pemkab Gresik, LSM, ormas dan pelajar itu, juga menghadirkan penulis buku Abdul Abas yang mengatakan, Gresik awalnya merupakan ibukota dari Kabupaten Surabaya. Status ini ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1950 di Yogyakarta oleh Presidn RI (Pemangku Jabatan Sementara), Assat.

Abdul Abas memperkuat temuannya tersebut dengan  mengatakan bahwa PP tersebut ditandatangani pada waktu itu oleh Presiden Soeharto.

“Perubahan tersebut ditetapkan melalui PP 38/1974, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya 1 November 1974. PP ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Soeharto,” ujar Abas.

Sementara Nur Saidah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik mengatakan bukti baru terkait tanggal penetapan Kabupaten Gresik perlu ditelusuri, sehingga bisa meluruskan sejarah. Namun selama temuan inu belum dibahas secara mendalam dan diputuskan, HUT Pemkab Gresik masih menggunakan tanggal yang lama.

“ Adanya perbedaan yang muncul tentunya harus diperkuat dengan bukti –bukti yang mendukung. Jika memang hal hal itu benar mungkin bisa diluruskan sebagai bagian dari sejarah perjalan kabupaten gresik” Ujar politisi asal partai Gerindra ini. (shol/adv)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top