Anda berada di :
Rumah > politik dan pemerintahan > Bersama KWG, DPRD Gresik Gelar Studi Banding Penanganan Kemiskinan dan UMKM ke Kabupaten Sragen

Bersama KWG, DPRD Gresik Gelar Studi Banding Penanganan Kemiskinan dan UMKM ke Kabupaten Sragen

DPRD Gresik dan KWG saat Pemaparan dan diskusi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Sragen

Gresik – Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama Komisi II dan IV DPRD Gresik melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terkait penanganan kemiskinan dan pemberberdayaan ekonomi kerakyatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jumat (20/11/2020).

Study banding kali ini diikuti langsung oleh Ketua DPRD Gresik, Moh.Abdul Qodir (FKB), dan 2 pimpinan yakni Ahmad Nurhamim (FGolkar) dan Mujid Riduan (FPDIP) serta jajaran Komisi IV dan II. Turut serta Juga ikut Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik Sentot Supriyohadi beserta jajarannya.

Giat ini dilakukan dalam rangka mendalami penanganan dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sektor UMKM.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik Abdul Qodir menyatakan, Gresik merupakan daerah industri sebagai penyangga Surabaya, di tahun 2020 angka kemiskinan masih di atas 1 digit (10 persen), tepatnya 11,35 persen. Jumlah kemiskinan di Gresik 11, 35 persen telah mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

” Namun demikian, kami DPRD Gresik terus membantu Pemkab Gresik mencari terobosn untuk pengentasan kemiskinan hingga bisa turun di bawah 1 digit, ” ujar Abdul Qodir.

Abdul Qodir kembali menuturkan, kiat Pemkab Sragen dalam penanggulangan kemiskinan dengan program yang dilakukan tak jauh berbeda dengan Pemkab Gresik. Akan tetapi ada salah satu yang menarik, Pemkab Sragen memiliki kebijakan bagi ASN untuk menyisihkan tunjungan kinerja (Tukin) untuk membantu penanganan kemiskinan.

” Jadi, soal penyisihan Tukin ASN untuk pengentasan kemiskinan di Sragen ini salah satu ikhtiar yang menarik dalam program pengentasan kemiskinan yang bisa kami adopsi. Sementara DPRD Gresik telah menaikkan tunjangan ASN cukup besar, ” ungkap politisi PKB ini.

Adapun pelaksanaannya, Pemkab Sragen dalam menangani kemiskinan memiliki Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK).

” Program-program tersebut ditangani oleh UPTPK, termasuk penyisian Tukin ASN. Kemudian disalurkan kepada yang berhak. Kami salut dengan semangat Pemkab Sragen dalam menangani kemiskinan,” ungkap Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir.

Foto bersama DPRD Gresik dan Sragen usai pemaparan dan diskusi.
Foto bersama DPRD Gresik dan Sragen usai pemaparan dan diskusi.

Setelah ada program tersebut, melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), presentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen mengalami penurunan dari 13,116 persen pada September 2018 menjadi 12,792 persen pada Maret 2019.

Sementara itu, sekretaris Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir menyatakan, komisinya fokus dalam pemberdayaan UMKM yang jumlahnya saat ini mencapai 178 ribu lebih. Komisi II akan terus berupaya mencari terobosan seperti studi banding ke Kabupaten Sragen untuk pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan.

” UMKM merupakan sektor usaha kerakyatan yang tahan saat diterpa badai. Mulai badai krisis ekonomi pada 1998 hingga badai pandemi Covid-19, meski banyak yang terseok lantaran lesunya ekonomi,” tuturnya.

Ia kembali menambahkan, bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap UMKM. Supporting akan terus dilakukan baik melalui pendanaan, pembinaan dan promosi.

” Komisi II dalam studi banding ke Sragen ini, ilmu yang didapat akan digunakan untuk menutup kekurangan atau kelemahan dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Gresik,” pungkasnya. (Yit)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top