Dilihat 1544

Gresik – Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait terjadinya peristiwa pemboman pada beberapa tempat di Kota Surabaya. Pemerintah Kabupaten Gresik Selasa pagi besok (15/5) mengumpulkan seluruh anggota Forkopimda, Muspika, Lurah dan Kepala Desa, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta beberapa pihak terkait se Kabupaten Gresik.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto saat memimpin rapat Pleno yang diikuti oleh seluruh Kepala OPD se Kabupaten Gresik yang berlangsung di Ruang Graita Eka Praja, Senin (14/5/2018).

Dalam keterangannya saat memimpin rapat, Bupati Sambari yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Gresik Abdul Hamid dan Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi menyatakan rasa keprihatinannya atas terjadinya beberapa pengeboman yang terjadi pada Minggu dan Senin hari ini. Bupati melalui seluruh camat yang hadir agar mengaktifkan sistim Kemanan lingkungan.

“Tetap berlakukan wajib lapor satu kali dua puluh empat jam. Serta mendata kembali warganya sesuai kartu tanda penduduk. Serta melaporkan setiap ada hal yang mencurigakan” tegas Sambari.

Menurut Sambari, upaya ini untuk mengantisipasi agar pengeboman dan terosisme itu tidak terjadi di wilayah Kabupaten Gresik.

“Saya mohon kepada seluruh Kepala OPD terkait untuk melaksanakan pengamanan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Satpol PP harus menambah pengamanan di beberapa tempat vital utamanya di Kantor Bupati Gresik, Kantor DPRD Gresik, Pendopo dan Rumah dinas serta beberapa tempat lain yang perlu” tegas Sambari

Untuk Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gresik, Bupati meminta agar meningkatkan koordinasi intelejen daerah.

Bupati juga memerintahkan agar Kepala Bagian Umum untuk menambah CCTV. Tak hanya di pintu masuk dan keluar, tapi di sudut-sudut yang selama ini kurang terpantau serta bagian belakang harus di beri cctv.

Tertibkan tamu dengan melibatkan beberapa OPD yaitu memeriksa tamu baik melalui pemeriksaan lie detector maupun pemeriksaan dengan menanyakan keperluannya serta meminta kartu identitas tamu tersebut.

“Hal demikian juga berlaku untuk anggota ASN Pemkab Gresik, yang harus melalui pemeriksaan terhadap barang bawaannya. Saya sangat berharap, anggota pengamanan dari Satpol PP harus ditambah” tegasnya. (shol)