Gresik – Gelar pertemuan dengan pengelola Kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) warga dari tiga Desa di Mengare, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik menuntut JIIPE untuk ikut bertanggungjawab atas jebolnya tanggul (galengan) ratusan hektar tambak di Pulau Mengare.

Warga menuding, banyaknya tambak jebol akibat adanya reklamasi yang terus berlangsung di pelabuhan Internasional tersebut. Semenjak  reklamasi berlangsung, ratusan hektar tambak berubah menjadi daratan. Laut mengalami pendangkalan yang berdampak pada pendapatan nelayan semakin menurun.

“Sehingga gelombang yang harusnya mengarah ke wilayah JIIPE berbalik ke tambak warga,” ujar Mastain warga Desa Mengare Tajungwidoro usai audensi dengan perwakilan JIIPE di Balai Desa Watuagung, Senin (13/6/2022).

Senada dengan itu,  Abdul Amin perwakilan dari Karang Taruna Mengare Watu Agung menambahkan, banjir rob memang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan sebelum JIIPE berdiri di Gresik. Namun, dampaknya tidak sampai ada tambak jebol.

“Sejak ada reklamasi JIIPE ketika banjir rob banyak tambak yang jebol, dan terlihat seperti lautan. Jumlahnya mencapai ratusan hektar,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, warga Mengare komplek yang terdiri dari Desa Watuagung, Kramat dan Tajung Widoro menuntut  JIIPE untuk ikut bertanggungjawab. Dengan melakukan normalisasi kali dan pengerukan serta memperbaiki tanggul tambak yang jebol.

“Jika tidak segera ditangani dampaknya semakin parah, ratusan tambak tenggelam,” katanya.

Selain itu, tuntutan masyarakat Mengare selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja yang selama ini tidak jelas. Banyak warga Mengare yang melamar kerja di lingkungan JIIPE tidak diterima dengan alasan tidak ada lowongan.

“Harus ada mekanisme yang jelas dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga alurnya jelas kemana warga akan mencari pekerjaan,” tambah Amin.

Kemudian, penyaluran Corporate Sosial Responsibility (CSR) selama ini tidak jelas, berdampak kepada masyarakat. “Harus ada prioritas kepada masyarakat Mengare,” pungkasnya.

Pihaknya menegaskan, ketiga tuntutan masyarakat Mengare harus disetujui dan direalisasikan. Mereka memberikan waktu tiga hari kedepan untuk memberikan kepastian.

“Kalau tiga hari kedepan belum ada jawaban yang jelas, masyarakat Mengare akan turun jalan,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan warga, perwakilan JIIPE, Mifti Haris menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinannya. Yang jelas, ketiga tuntutan tersebut menjadi atensi.

Misalnya, normalisasi kali dan perbaikan tanggul tambak yang jebol. Harus ada pemetaan terlebih dahulu untuk menentukan prioritas penanganannya.

“Harus dipetakan dulu, lokasi mana yang harus dikerjakan dulu. Tentu harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat,” kata Mifti.

Mifti membantah bahwa reklamasi bukan menjadi penyebab jebolnya tambak diwilayah Mengare. Semua murni faktor alam. Hal itu juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

“Seperti di Surabaya, Semarang dan daerah lain juga mengalami banjir akibat air laut naik atau banjir rob. Jadi murni karena faktor alam,” ujar Mifti.

Soal penyerapan tenaga kerja, Mifti menyebut, sudah sering menyampaikan ke perusahaan yang beroperasi di kawasan JIIPE. Penyerapan tenaga kerja untuk memprioritaskan masyarakat Gresik. Khususnya yang berada di sekitar perusahaan.

“Termasuk penyaluran CSR terus kami lakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan,” pungkasnya.