Anda berada di :
Rumah > Nasional > Emillia Contessa : Kesejahteraan Honorer Guru Non K2 di Gresik Akan Diperjuangkan

Emillia Contessa : Kesejahteraan Honorer Guru Non K2 di Gresik Akan Diperjuangkan

Gresik – Kunjungan Emillia Contessa yang merupakan anggota DPD DPR RI ke Dispendik Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang ada mengenai Pendidikan.

Kunjungan Emillia yang juga sebagai anggota komisi X DPR RI ini dalam rangkah reses, menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan di Indonesia.

Anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen  dari APBN diharapkan bisa mengcover semua kebutuhan pendidikan. Bukan hanya untuk pendidikan gratis saja, namun juga bisa mengcover semua perangkatnya. Termasuk didalamnya adalah untuk gaji guru non K2.

Selama ini banyak keluhan tentang rendahnya honor yang diterima oleh guru non K2, bukan saja di kabupaten Gresik. Namun hampir disetiap daerah keluhan tentang permasalahan tersebut hampir sama.

Di Gresik kurang lebih ada  1.600 guru honorer non K2 di Kabupaten Gresik yang hanya mendapatkan honor mengajar Rp 250.000 per bulan, hal ini tentunya akan menjadi perhatian khusus DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI untuk diperjuangkan agar kesejahteraannya ditingkatkan. .

Serap aspirasi anggota Komite X DPD RI Emillia Contessa di Kabupaten Gresik, Jumat (19/5/2017), menyatakan pihaknya siap memperjuangkan nasib para guru non K2 tersebut.

“Kami akan perjuangkan kenaikan kesejahteraan guru honorer non K2 di Kabupaten Gresik,” kata Emillia Contessa, didampingi Kadispendik Mahin saat berkunjung di kantor Dispendik, Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik.

Menurut Emillia, kecilnya honor yang didapatkan guru honorer non kategori K2 memang tidak hanya terjadi di Kabupaten Gresik. Namun, hampir di semua daerah kabupaten/kota di Indonesia kondisinya sama.

“Saya selaku anggota DPD RI merasa sedih melihat kondisi ini. Untuk itu, kami terus mendesak kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer non K2 tersebut,” katanya.

Honor yang hanya 250 ribu per bulan menurut Emillia memang sangat tidak layak untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin mahal. “Dapat apa uang Rp 250.000,per bulan? ” cetusnya.

Apalagi, berdasarkan temuan Komite X DPD RI, bahwa guru honorer non K2 tersebut rata-rata mengabdi hingga di atas 20 tahun. “Karena itu, dengan honor Rp 250.000 sangat tidak pantas dan tidak manusiawi,” terangnya.

Emillia mengungkapkan, bahwa Indonesia masih kekurangan banyak tenaga guru. Untuk itu, sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar mengambil guru honorer. Namun, dari besarnya tenaga guru yang dibutuhkan tidak berbanding lurus. Sebab, hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah.

“Tenaga dibutuhkan, tapi haknya tidak dipenuhi,” tandasnya.

Untuk itu, kata Emillia, DPD RI akan berjuang maksimal agar porsi anggaran pendidikan nasional dialokasikan 20 persen dari kekuatan APBN sesuai amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Dan hingga tahun 2017, alokasi anggaran untuk pendidikan nasional tetap bertahan hingga 20 persen. Atau dari kekuatan APBN 2017 sebesar Rp 4.020 triliun, alokasi untuk biaya pendidikan Rp 800 triliun lebih.

“Namun fakta di lapangan, anggaran pendidikan itu masih jauh dari cukup. Buktinya, kesejahteraan guru, terlebih honorer masih sangat memprihatinkan,” paparnya.

” sejauh ini kami belum bisa mengamati dikemanakan dan dibuat apa uang Rp 800 triliun tersebut. Sehingga, kebutuhan biaya pendidikan masih jauh dari cukup,” pungkasnya. (shol)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Top