Gresik – Bertepatan dengan pelaksanaan Peringatan Hari HAM (Hak Asasi Manusia) Sedunia ke-71, Kabupaten Gresik dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli HAM. Hal itu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Salah satu diantaranya adalah upaya pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat yang mengedepankan penerapan hak asasi manusia oleh oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dari indikator tersebut, Kabupaten Gresik dinilai berhasil dalam menerapkan dan melaksanakan dengan baik.

Atas hal itu, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan apresiasi berupa penghargaan Kabupaten Peduli HAM kepada Kabupaten Gresik.

Bertempat di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12), penghargaan tersebut diberikan. Wakil Bupati Gresik Dr. Moh. Qosim menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Dirjen Hak Asasi Manusia, Dr. Mualimin Abdi.

Wabup Qosim merasa bersyukur atas diterimanya penghargaan tersebut. Sebab menurutnya, upaya pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Gresik dan juga masyarakat yang ikut bahu membahu dalam penegakan HAM, mengantarkan Kabupaten Gresik menerima apresiasi sebagai Kabupaten Peduli HAM.

“Alhamdulillah, kami mewakili Pemerintah Kabupaten Gresik sangat bersyukur atas diterimanya penghargaan ini. Kami berkeyakinan bahwa HAM merupakan nilai-nilai kemanusiaan dan implementasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Wabup Qosim.

Ia melanjutkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik terus berupaya menjunjung tinggi norma-norma hak masyarakat. Baik dibidang pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya hingga kebebasan dalam berpendapat. “Norma tersebut adalah prinsip yang dijamin oleh amanat konstitusi yang harus kita laksanakan bersama,” imbuh Wabup.

Wabup berharap, melalui momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke 71 ini, hendaknya pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama memperkuat penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

“Mari bersama berkomitmen dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia,” pungkasnya. (iis )