Anda berada di :
Rumah > Hukum > Gelar Istighotsah di DPRD Gresik Korban PHK Smelting Tagih Janji Dewan

Gelar Istighotsah di DPRD Gresik Korban PHK Smelting Tagih Janji Dewan

Gresik- Janji DPRD Gresik untuk menuntaskan kasus PHK sepihak oleh PT. Smelting terhadap 309 Karyawan hingga saat ini masih belum terselesaikan.

Akibatnya Ratusan karyawan PT. Smelting korban PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang tergabung dalam Serikat Pekerja(SP) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) kembali menggelar demo di kantor DPRD Gresik, Rabu(29/3)

Peserta aksi demo menggelar Istighosah dihalaman Gedung DPRD dengan harapan DPRD kabupaten Gresik terbuka hatinya dan mau memperjuangkan nasib buruh yang di PHK sepihak oleh PT. Smelting. Setelah selesai istighosah mereka lanjutkan aksinya dengan berorasi.

” Istighotsah ini kami maksudkan selain untuk mendoakan 309 buruh Smelting korban PHK, juga untuk mendoakan DPRD Gresik agar mau memperjuangkan nasib 309 karyawan Smelting,” kata Ketua SP FSPMI PT.Smelting Zaenal Arifin, didampingi Wakilnya Ali Rifai kepada wartawan, Rabu(29/3).

Sementara Gus Nur panggilan akrab KH.Nur Muhammad yang sejak awal sangat konsen dengan nasib 309 karyawan Smelting tetap suport mengawal perjuangan mereka.

Gus Nur,  sangat mendukung  dengan langkah 309 karyawan PT.Smelting yang melakukan aksi demo dengan menggelar istighotsah. ” Istighotsah yang dilakukan teman-teman buruh Smelting ini sangat bagus. Sejalan dengan Gresik yang dikenal sebagai kota wali dan kota santri, dan semoga persoalan rekan – rekan buruh ini segera bisa terseleaikan” kata Gus Nur.

Juru bicara Pendemo karyawan PT.Smelting, Ibnu Sobir, didampingi Wakil Ketua SP FSPMI PT.Smelting, Ali Rifai menyatakan, bahwa demo ini untuk menagih janji DPRD Gresik.

“demo kali ini sebagai bentuk menagih janji ke DPRD Gresik. Karena hingga saat ini janji DPRD Gresik akan lakukan hearing dengan manajemen PT.Smelting, dengan pihak karyawan Smelting korban PHK dan pihak Pemkab Gresik hingga sekarang belum terealisasi, Padahal, kami dijanjikan hearing pada 17 Maret 2017,” katanya.

Sementara  menurutnya saat ini pihak Disnakertrans baik Pemkab Gresik maupun Disnakertrans Pemprov Jatim, selintutan dalam menuntaskan persoalan yang dihadapi 309 karyawan Smelting.

Hal ini Terbukti, BAP(Berita Acara Pemeriksaan) yang menyatakan, kalau tindakan PHK sepihak yang dilakukan manajemen Smelting inprosedural (tidak prosedural) dan dianggap menyahi ketentuan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan, dan Perda(peraturan daerah) Propinsi Jatim Nomor 8 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan, juga tidak dijalankan.

Karena itu, karyawan sudah melaporkan kondisi memilukan tersebut ke Kemenakertrans RI.  Kemudian, Kemenakertrans RI mememerintahkan kepada Pengawas Disnakertrans Prorovinsi Jatim agar melakukan pemeriksaan terhadap manajeman Smelting yang telah melakukan PHK sepihak terhadap 309 karyawannya.

“ Sudah ada perintah untuk memeriksa manajemen PT. Smelting Namun, perintah Kemenakertrans itu tidak dijalankan,” terangnya.

Ditempat yang sama Wakil Ketua SP FSPMI PT.Smelting Ali Rifai menyatakan, Kemenakertrans memerintahkan agar manajemen PT.Smelting tetap memberikan hak-hak buruh selama 2 bulan mogok kerja, terhitung mulai Januari-Februari 2017.

Sebab, PHK yang telah dilakukan manajemen Smelting dan mogok kerja karyawan tersebut sah atau tidak masih harus menunggu keputusan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

Kemenaker lanjut Ali Rifai juga menilai kalau tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh 309 karyawan Smelting tersebut tidak menyalahi aturan.

Sebab, tindakan mereka dibenarkan oleh Undang-Undang yang mengatur ketenaga kerjaan. ” Tapi faktanya, hak-hak 309 karyawan selama 2 bulan itu tidak diberikan manajemen Smleting,” ungkapnya.

Zaenal Arifin Ketua SP FSPMI PT.Smelting  menambahkan, Serikat Pekerja(SP) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) kembali demo ke DPRD Gresik untuk menagih janji Komisi D DPRD Gresik. Sebab, janji komisi yang membidangi perburuhan akan menggelar dengar pendapat(hearing) tahap III untuk menuntaskan nasib PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak 309 karyawan PT.Smelting pasca mogok kerja, pada Jumat(17/3), tidak terbukti.

Padahal, berdasarkan keputusan Badan Musyawarah(Banmus) yang digelar pada 28 Februari 2017, rapat dengan pihak perwakilan karyawan PT.Smelting, perwakilan manajemen Smelting, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Disnakertrans), pada hearing tahap III digelar pada 17 Maret 2017.

” Makanya, kami demo ini untuk mempertanyakan keseriusan DPRD untuk menuntaskan persoalan yang kami hadapi,” pungkasnya.(shol)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Top