Anda berada di :
Rumah > Hukum > Diduga 15 Kades di Mojokerto Selewengkan Dana Pembangunan Desa

Diduga 15 Kades di Mojokerto Selewengkan Dana Pembangunan Desa

Kapolres Mojokerto AKBP Boro Windu Danandito didampingi Kasat Reskrim AKP Budi Santos
Kapolres Mojokerto AKBP Boro Windu Danandito didampingi Kasat Reskrim AKP Budi Santoso (foto int)

Mojokerto – Dugaan korupsi anggaran pemerintah baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN yang mengalir ke desa tahun 2015 mulai diselidiki Polres Mojokerto.

“Kami menerima pengaduan masyarakat baik laporan resmi maupun melalui surat kaleng, makanya kami tindaklanjuti dengan penyelidikan dan pengumpulkan bahan keterangan (pulbaket),” kata Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Budi Santoso, Selasa (24/05/2016)

Menurut Budi, banyaknya laporan masyarakat soal pembangunan desa seiring dengan tensi politik menjelang pemilihan kepala desa (pilkades). “Meski ada unsur politis dari lawan-lawan politiknya yang mengadukan, kami tetap melakukan penyelidikan,” tuturnya.

Sebelum kasus dugaan penyelewengan bantuan dari pemerintah mencuat, Polres Mojokerto telah mengundang semua kepala desa selama dua hari pada Februari 2016. Dalam pertemuan itu, Polres telah memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa, dan Bendahara Desa, sebagai antisipasi tindak pidana korupsi.

“Sosialisasi itu bagian dari warning (peringatan) bagi kades agar lebih hati-hati dalam menggunakan dan melaporkan pertanggungjawaban anggaran yang diterima desa,” tegasnya.

 

Setelah mendapatkan laporan masyarakat, Polres Mojokerto mengagendakan pemeriksaan pada 15 kepala desa yang diduga penggunaan anggaran mereka bermasalah baik secara administrasi maupun pidana. Dari 15 kepala desa itu, baru lima kepala desa yang dimintai keterangan. “Pemeriksaan bertahap, semua akan diperiksa,” kata Budi.

 

Bukan hanya kades, penyidik juga akan memintai keterangan sekretaris dan bendahara desa yang lebih tahu secara teknis kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran desa. “Nanti bisa dibantu bendahara desa karena tidak semua kepala desa paham tentang laporan pertanggungjawaban keuangan,” tambahnya.

 

Dijelaskan, potensi korupsi di tingkat desa semakin terbuka seiring bertambahnya jenis dan jumlah anggaran pembangunan untuk desa. Di desa di Jawa Timur saat ini setidaknya ada tiga jenis anggaran pembangunan dari pemerintah yang dikucurkan ke desa antara lain Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten, Dana Desa dari APBN, dan Bantuan Keuangan (BK) dari APBD Provinsi. “Setiap desa bisa menerima dana lebih dari Rp1 miliar dari ketiga sumber dana tersebut,” katanya.

 

Kapolres Mojokerto AKBP Boro Windu Danandito mengatakan sebagai kapolres baru, dirinya tetap melanjutkan program dan pengungkapan kasus termasuk dugaan tindak pidana korupsi. Menurutnya, setiap perbuatan korupsi itu sengaja dilakukan dan dirancang sedemikian rupa. “Termasuk dalam laporan pertanggungjawaban sebuah kegiatan,” kata mantan penyidik KPK ini.

 

Pihaknya menambahkan penyelidikan yang mendalam sangat dibutuhkan, untuk penghitungan kerugian negara. “Audit kerugian negara oleh lembaga yang berwenang mutlak dibutuhkan karena tidak cukup penyelidikan oleh polisi,” pungkas Kapolres. (rea/cp)

 

 

(realita.co)

 

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top