Dilihat 1544

Bojonegoro – Dewan Pengurus Cabang Asolsiasi Badan Permusyawaran Desa Nasional (DPC Abpednas) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dengan tema ” Menjadikan Abpednas garda terdepan dalam mendukung pembangunan dan pemberayaan desa di Bojonegoro” di Wisma Toyo Aji Desa Wedi, Kecaman Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Minggu (24/10/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Ketua DPD Abpednas Jawa Timur, pengurus DPC dan PAC Abpednas Se-Kabupaten Bojonegoro.

Dalam sambutanya Ketua Ketua DPC Abpednas Kabupaten Bojonegonegoro Mahfud Mukaron, mengatakan kalau rakercab adalah program tahunan DPC Abpednas Bojonegoro, “Rapat Kerja Cabang (Rakercab) menjadi forum tahunan dari 28 PAC se- Bojonegoro,” katanya.

Ia berharap, BPD mampu berperan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPD dengan baik. Karena untuk melaksanakan tugas, BPD dituntut dengan tanggung jawab dan jiwa pengabdian yang tinggi. Diharapkan juga peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang lingkup tupoksi yang dimiliki BPD.
“Orientasi ini juga sangat penting memberikan kepercayaan diri bagi BPD mengenai berbagai peran yang dilakukan, untuk selanjutnya turut serta pada penyelenggaraan pemerintahan desa,” sambung Mahfud.

Buparti Bojonegoro, Anna Muawanah, yang berkenan hadir membuka rakercab menyatakan kalau BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, wajib membangun kemitraan dengan kepala desa, dengan cara membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus meningkatkan sinergi dengan tetap membangun koordinasi dan kolaborasi dengan penyelenggara pemerintah desa dan seluruh komponen masyarakat.

“Sebuah pemerintahan desa bisa terselengara dengan baik, jika menyertakan peran Bpd dalam setiap awal perencanaan,” ungkap bupati.

Lebih lanjut, bupati mendorong BPD untuk proaktif dalam mendukung program pemerintah, diantaranya tentang program penanganan stunting.

“Ini merupakan bagian dari tugas BPD, agar di dalam APBDes pada masing-masing desa muncul pembiayaan untuk penanganan stunting,” lanjut bupati.

Sementara itu Ketua DPD Abpednas Jawa Timur, Agus Budi Sampurno,menyampaikan kalau Rakerda adalah sarana membahas permasalah – permasalan yang ada di desa yang ada kaitanya dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) BPD. (Hum)