Anda berada di :
Rumah > Hukum > Terkait Kasus RS Sumber Waras BPK Diminta Transparan

Terkait Kasus RS Sumber Waras BPK Diminta Transparan

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk buka-bukaan, menyusul klaim Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, yang menyebut kasus RS Sumber Waras belum ada unsur korupsinya.
Pengamat hukum Masnur Marzuki mengatakan, setidaknya BPK mau menerangkan ke publik perihal enam penyimpangan yang ditemukan dalam audit investigasi BPK tiga bulan lalu itu.‎
“Sehingga masyarakat paham, apakah penyimpangan yang dimaksud BPK bukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan atau tidak. Ini penting, biar masyarakat tidak curiga macam-macam,” ujar Masnur saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Selain itu, Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) ini pun menuntut KPK menerangkan ke publik tentang penawaran Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW), lahan senilai hampir Rp 800 miliar yang dijualnya berstatus hak guna bangunan (HGB) dan habis pada Mei 2018.
“Mestinya tanpa perlu membeli hingga Rp 800 miliar, ketika HGB habis, lahan itu pasti kembali ke pemerintah kok,” cetus Masnur.
“Kecuali, menyangkut kepentingan yang dasar dan dalam kondisi mendesak untuk membangun RS khusus kanker dan jantung. Faktanya, sampai sekarang juga belum diapa-apain sama Pemprov DKI, karena masih dipakai (yayasan RS Sumber Waras,” terang direktur Jakarta Monitoring Network (JMN) ini.‎ (mnx/ts/cp)gedung-BPK

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top