Anda berada di :
Rumah > Hukum > LPA Jatim Dorong Usut Peredaran Vaksin Palsu

LPA Jatim Dorong Usut Peredaran Vaksin Palsu

vaksin
foto : Ilustrasi

SURABAYA – Beredarnya vaksin palsu sejak 2005, tentu saja membuat keluarga keluarga
Yang mempunyai bayi pada masa masa itu menjadi resah, sehingga diperlukan penberian rasa aman kepada para keluarga yang mempunyai bayi pada periode 2005 – 2015. Berkaitan dengan hal tersebut, maka LPA Jatim mendorong Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk :

Pertama, melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap persediaan vaksin anak–khususnya yang termasuk dalam daftar imunisasi wajib–di seluruh sentra kesehatan yang menyelenggarakan layanan imunisasi anak.

Kedua, sebagai bentuk sikap konsekuen Pemerintah atas pengadaan imunisasi wajib, sekaligus mengatasi ancaman besar terhadap kesehatan anak-anak akibat vaksin palsu, sudah seharusnya Pemerintah mengagendakan pemberian imunisasi ulang secara cuma-cuma.

Ketiga, upaya untuk melaksanakan poin kedua tersebut akan terbantu apabila Indonesia memiliki basis data imunisasi nasional. Basis data tersebut dapat diintegrasikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Riwayat imunisasi anak akan bisa terpantau dengan basis data tersebut.

Keempat, penegasan ulang tentang kemutlakan bagi orangtua (pengasuh) untuk memenuhi seluruh imunisasi yang diwajibkan bagi anak. Ketika orangtua (pengasuh) mengabaikan keharusan untuk memberikan imunisasi wajib kepada anak, itu setara dengan pengabaian terhadap kebutuhan anak untuk hidup sehat. Kepada anak-anak yang kebutuhan dasarnya terabaikan tersebut dapat dikenakan status sebagai anak korban pelakuan salah dan penelantaran. Sementara, orangtua (pengasuh) si anak dikenakan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Demikian pula terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan tidak memiliki orangtua, Pemerintah harus tetap melakukan upaya pemeliharaan kesehatan mereka, termasuk dengan memberikan imunisasi wajib secara lengkap.

Kelima, memahami kerugian besar yang diakibatkan terhadap anak-anak (generasi masa depan bangsa!), produsen vaksin asli, dan negara, para anggota sindikat pemalsuan vaksin layak dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk–jika memungkinkan–hukuman mati.

Keenam, terlepas dari adanya beberapa jenis vaksin yang diberikan gratis di posyandu, Pemerintah sudah sewajarnya memperkuat dukungan bagi penelitian dan pengembangan vaksin dalam rangka memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas kesehatan, termasuk ketersediaan vaksin, yang berkualitas dan berharga terjangkau (red)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Top