Dilihat 1581

CILEGON, – Pembebasan lahan atau relokasi yang diminta oleh warga dari Lingkungan Cilodan dan Lingkungan Pengabuan, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, tidak kunjung mencapai kata sepakat dengan pihak PT Pancapuri selaku pengelola kawasan industri di wilayah tersebut.

Warga menganggap perusahaan tersebut tidak mau memberikan ganti rugi lahan milik warga yang mencapai 1.000 kepala keluarga (KK) itu dengan harga yang layak.

Meskipun telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak manajemen PT Pancapuri, namun tidak tercapainya kesepakatan masalah harga ganti rugi lahan, sehingga menyulut ratusan warga dari kedua lingkungan tersebut untuk kembali menggelar unjukrasa dengan memblokir akses jalan menuju PT SRI (Syntetic Rubber Indonesia) yang tengah dibangun di kawasan tersebut, Selasa 15 November 2016.

Ma’ruf, salah seorang warga di Lingkungan Cilodan yang juga merupakan tim pembebasan lahan mengatakan, telah berulang kali melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan tersebut, namun tidak kunjung menemui kesepakatan harga ganti rugi lahan.

“Belum sesuai dengan keinginan dari masyarakat, karena ini kan menyangkut masalah harga lahan kita. Menurut pihak kami pertemuan itu tidak maksimal, karena setiap kali pertemuan terkesan perusahaan ini menganggap bahwa mereka itu berbisnis dengan masyarakat. Yang harus dijadikan catatan oleh perusahaan dalam hal ini bahwa masyarakat tidak berbisnis, tidak berdagang, tidak memperjual belikan lahannya, itu yang harus diketahui oleh perusahaan, masyarakat ini adalah yang lebih dulu tinggal dan memiliki lahan disini,” kata Ma’ruf kepada wartawan.

Setelah beberapa saat mengadakan aksi unjukrasa, akhirnya 3 orang perwakilan dari warga yang didampingi oleh Lurah Gunung Sugih Mas’udi Sah, dan Kapolsek Ciwandan Kompol Didid Imawan, bertemu dengan pihak manajemen PT Pancapuri dengan menghasilkan kesepakatan sementara, yakni untuk mediasi lanjutan dihadapan Walikota Cilegon.

“Kita mengacu kepada kesepakatan tadi, kita akan berkoordinasi dengan Walikota Cilegon dalam hal ini. Kami memberikan batas waktu kepada pihak perusahaan dan Pak Lurah supaya segera kami dimediasi dan dikoordinasikan dengan pihak walikota untuk segera dipertemukan dan kami memberikan waktu mulai hari ini tanggal 15 sampai tanggal 22 (November),” tegas Ma’ruf. Ma’ruf juga menjelaskan, sebanyak 700 lebih kepala keluarga (KK) di Lingkungan Cilodan, dan 300 KK di Lingkungan Pengabuan, Kelurahan Gunung Sugih sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan yang dikelilingi oleh pabrik kimia tersebut, dan menganggap lingkungan sudah sangat tidak layak untuk menjadi tempat tinggal karena limbah dan polusi udara yang tidak baik.

“Artinya kita ini tinggal di Gunung Sugih ini seperti berada di lingkungan yang beracun, dan ini yang harus dipahami oleh perusahaan,” ujarnya.

Selain itu, kami juga menuntut, secara umum dimanapun, apabila kita tinggal di wilayah industri, sudah pasti masyarakat menginginkan manfaat dari industri tersebut.

“Itu tidak bisa ditampik, artinya kalau masyarakat menuntut pekerjaan, ingin mendapatkan manfaat yang baik dari industri tersebut, itu sangat wajar,” tegasnya.

Sementara itu, Lurah Gunung Sugih, Mas’udi Sah mengatakan, kondisi lingkungan yang ditempati oleh sebanyak kurang lebih 4.600 warga di kedua lingkungan tersebut memang sudah tidak kondusif karena sangat berdekatan dengan pabrik-pabrik kimia yang kerap menimbulkan polusi dan pencemaran. “Karena memang disini adalah basis industri dan pabrik, masyarakat tenaga kerja juga itu minta diperhatikan,” tutur Mas’udi singkat.

Lurah juga mengaku siap untuk segera mengkoordinasikan keinginan warga dan pihak industri untuk bisa melakukan mediasi dengan dihadiri Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi. (bc/co/fer)

Sumber : www.beritacilegon.co.id