Anda berada di :
Rumah > Hukum > Saudji Ajukan Uji Materiil ke MA Terkait Perda No.8 Tahun 2018

Saudji Ajukan Uji Materiil ke MA Terkait Perda No.8 Tahun 2018

Gresik –  Pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Perda no.8 tahun 2018 dilakukan oleh Saudji, akibat pencalonannya sebagai kepala desa sembayat di gugurkan oleh panitia Pilkades.

Bersama puluhan warga pendukungnya di damping oleh kuasa hukum, Saudji mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabuaten Gresik untuk meminta penundaan pelaksanaa Pilkades di desa Sembayat. (22/7/2019)

Kedatangan mereka di kantor Dewan diterima oleh wakil ketua DPRD dan anggota Komisi 1 Nashikan partai  dari Gerindra dan Wongso Negoro dari Partai Golkar  di ruangan Wakil Ketua DPRD.

Ali, Salah seorang warga Sembayat di depan Nur Qholib dan anggota komisi 1yang hadir, menyampaikan terkait persoalan Pilkades di desa Sembayat untuk di tunda karena ada persoalan yang belum selesai.

Yaitu tentang digugurkan nya salah satu calon kades. Yang bernama Saudji. Karena Merujuk pada pasal yang tentang korupsi.

” Agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, mohon DPRD Gresik menunda pelaksanaan kegiatan Pilkades. Hanya menunda bukan membatalkan. Sampai upaya hukum yang dilakukan oleh pak Saudji yakni uji materiil ke Mahkamah Agung ada keputusan” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil rakyat dari partai PPP ini meminta warga membuat pengaduan secara resmi yakni tertulis dan mencantumkan alasan mengapa harus di tunda pelaksanaan Pilkades di desa Sembayat.

” Permasalahan ini tidak bisa di selesaikan satu kali pertemuan.

Maka diharapkan ada surat tertulis dan pengaduan. Sehingga DPRD bisa mengagendakan pembahasan permasalahan tersebut. ” Ujar Nur Qholib di depan perwakilan warga Sembayat

Chairun SH C.L.A salkah satu Kuasa Hukum Saudji yang mendampingi warga mengadu ke anggota DPRD menjelaskan bahwa pada Perda no.8 Tahun 2018 terdapat clausul yang bertentangan dg UU di atasnya. Yakni Permendagri no 65  tahun 2017. Dan UU no 6 tahun 2000 tentang desa.

” Jadi ada clausul aturan dalam perda yang melarang mantan terpidana  korupsi di larang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Sedangkan clausul ini pernah ada di peraturan KPU. Yang juga melarang mantan terpidana korupsi di larang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan itu sudah dianulir oleh MA. ” Ujar Heru panggilan akrabnya.

Dia menambahkan, Untuk menjadi calon kades atau mencalonkan itu adalah hak politik warga negara.  Dan sampai sekarang client nya  tidak pernah ada pencabutan hak politiknya.

Heru juga menyayangkan pihak panitia Pilkades yang menggagalkan saat verifikasi akhir. Jika memang ada aturan persyaratan dari awal yang tidak memperbolehkan.  seharusnya pada saat awal mendaftar dipastikan tidak lolos verifikasi. Sehingga ada waktu yang cukup bagi klien untuk melakukan upaya hukum.

Rencananya hari ini juga setelah selesai bertemu dengan anggota dewan. Surat pengaduan akan di buat dan diserahkan. Sehingga DPRD Gresik bisa segera mengambil sikap dalam menyelesaikan permasalahan ini. (yit)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top