Anda berada di :
Rumah > Hukum > Memperkuat Pertahanan di Natuna

Memperkuat Pertahanan di Natuna

armada-kapal-perang-republik-indonesia

Jakarta – Ekses dari ulah kapal coast guard China yang menerabas wilayah perairan Natuna, Indonesia, belum usai. Pemerintah Indonesia kini rencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan itu.

Tak sekadar memperketat pengawasan, mereka bahkan berencana memperkuat posisi militer di perairan tersebut. Langkah itu dilakukan demi menegakkan kedaulatan NKRI di lautan khususnya Natuna.

“Sekarang kita usulin, Natuna itu kita bikin seperti kapal induk kita. Jadi basis militer yang kuat, AL dan AU di sana,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada Minggu, 20 Maret 2016 dini hari, Tim PPNS dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan memang menangkap kapal berbendera China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, atau tepatnya di perairan Natuna.

Peristiwa bermula, saat kapal milik KKP menangkap kapal nelayan China di perairan Natuna. Namun, saat hendak dibawa ke daratan, salah satu kapal coast guard China tiba-tiba mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China dengan kecepatan 25 knots.

Kapal cost guard itu justru menabrak kapal tangkapan hingga rusak. Akhirnya, petugas meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo tegas mengenai persoalan tersebut. Ia tak mau Indonesia diacak-acak oleh negara manapun.

“Integritas teritorial kita. Bapak Presiden dua tiga hari lalu bilang, Pak Luhut saya tidak mau kompromi, jadi itu jelas,” ujarnya.

Luhut menegaskan bahwa posisi Indonesia sangat jelas. Tak hanya di dalam negeri, ia juga mengaku berbicara demikian dengan para jurnalis asing.

“Kita enggak pernah setuju sama power projection (unjuk kekuatan). Kita setuju bahwa ini adalah lalu lintas ekonomi 5,1 triliun rupiah itu harus bisa jalan. Nah, ini kita non violent state (bukan negara yang mengutamakan kekerasan). Jadi kita tidak ada masalah, kita tidak mau,” katanya.

Namun, apabila China melanggar kedaulatan Indonesia maka pemerintah akan membawa persoalan itu ke Mahkamah Internasional.

“Kalau itu terjadi, international arbitration,” lanjutnya.

Dari sisi China sendiri, Luhut mengatakan bahwa tindakan kapal patroli mereka juga tidak bagus. Alasannya, Indonesia merupakan salah satu dari negara besar di Asia.

“Posisi state buat dia enggak bagus. Buat reputasi dia enggak bagus. Makanya kita ingin hubungan ekonomi kedua negara itu bagus,” tutur Luhut.

Rencana itu langsung disambut baik oleh TNI Angkatan Laut. Mereka antusias dan meyakini keberadaan pangkalan militer akan berdampak positif bagi upaya menjaga kedaulatan negara.

“Kalau itu wacana pemerintah itu bagus sekali, kami senang. Karena itu kan ada pengadaan (kapal induk),” kata Kepala Sub Dinas Penerangan TNI AL Kolonel Laut Suradi Agung Slamet. KamisĀ  24 Maret 2016.

Suradi mengatakan bahwa hingga kini, TNI AL tidak mempunyai kapal induk. Meski demikian, operasi pengamanan perbatasan di Natuna tetap mereka lakukan.

“Operasi kita lakukan terus. Di Natuna kita ada pangkalan TNI AL ada dua, di Ranai dan Tanjung Datu,” kata Suradi.

Suradi menuturkan, pangkalan TNI AL itu fungsinya seperti pelabuhan, untuk pendukung kapal, bahan bakar, rumah sakit. Pasukannya juga ada.

“Kalau patroli, kami sepanjang tahun operasi perbatasan, keamanan laut, ada gugus tempur laut itu setiap tahun, itu sudah ada anggarannya. Dan itu kami lakukan terus sepanjang tahun,” ujarnya.

Suradi menegaskan, apabila pemerintah membangun pangkalan militer atau menempatkan kapal induk di perairan Natuna, TNI AL menyetujuinya. Karena itu sama dengan penguatan alutsista.

“Kami TNI ini hanya user, yang punya anggaran Kementerian Pertahanan,” ujar Suradi.

Suradi mengakui, idealnya Indonesia seharusnya memiliki kapal induk, sesuai kebutuhan sebagai negara kepulauan. Tapi, dia mengingatkan bahwa pemeliharaannya (kapal induk) membutuhkan biaya operasional yang luar biasa.

“Harus disesuaikan dengan kemakmuran bangsa, aspek keuangan negara, kalau cuma beli bisa. Kelanjutannya itu bagaimana, butuh anggaran besar. Sementara kita negara kepulauan tapi bukan negara ofensif,” katanya.

“Tapi itu (kapal induk) sebagai wacana kita sangat senang sekali, prinsipnya TNIĀ  AL sebagai user,” lanjutnya.

Lalu bagaimana untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Natuna, kalau belum punya kapal induk?

“Kami ada pos pengamatan di pulau terdepan, TNI AU juga ada radar pangkalan TNI AU di Ranai. Ada pasukan yang berjaga 24 jam di pulau-pulau terluar, ada pos pengamatan, itu cara kami untuk mengantisipasinya,” jelasnya.

Hanya Nelayan

Suradi pun menanggapi insiden yang terjadi antara kapal milik pemerintah Indonesia dengan kapal patroli milik China di perairan Natuna. Menurutnya, peristiwa itu terjadi saat kapal TNI AL lagi jalan.

“Kapal punya pemerintah KKP yang mergoki. Jadi siapa saja yang terdekat patroli kapal kita datang. Kalau pas kewalahan mereka (KKP) kontak radio, kapal TNI AL langsung reaksi cepat datang. Pas kapal TNI datang, kapal (nelayan) China sudah pergi,” katanya.

Namun, Suradi membantah ada provokasi dari China. Dia melihat mereka yang akhirnya ditangkap adalah para nelayan yang biasa mereka cari ikan.

“Kalau di tempat mereka nggak dapat ikan, mereka ke wilayah negara lain. Daripada pulang nggak dapat ikan sudah rugi bahan bakar,” ungkapnya.

Ia membeberkan bahwa mereka sudah tahu konsekuensinya yaitu apabila ketahuan maka ditangkap. Perilaku mereka, lanjut Suradi, tidak berbeda dengan nelayan Indonesia.

“Nelayan kita juga banyak kok yang ditangkap nyari ikan di negara lain. Biasa itu nelayan,” tuturnya.

Mengenai penambahan kekuatan, tambah Suradi, dilakukan jika ada peningkatan eskalasi. Namun, pada peristiwa lalu itu hanya masalah nelayan.

“Ini (pengamanan) biasa, masih normal, pelanggaran biasa,” terangnya.(Vivanews.com/cp)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Top