Anda berada di :
Rumah > Ekonomi > Penghapusan Perda Tak Berpengaruh di Banten

Penghapusan Perda Tak Berpengaruh di Banten

IMG-20160625-WA0012_1466833756216
Joko Priyanto

Cilegon– Penghapusan Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang tentang penyakit masyarakat yang mengatur larangan warung makan sempat menjadi isu pembahasan yang cukup panas seiring bergulirnya kasus warteg Saeni.

 

Namun beruntung Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 itu tidak dicabut bersamaan Surat Keputusan (SK) Kemendagri tentang pembatalan terhadap 15 dari 40 Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota se-Banten yang ditandatangani Gubenur Banten, Rano Karno.

 

Anggota DPRD Provinsi Banten, Joko Priyanto, mengaku sudah mengetahui bahwa Gubernur Banten sudah menandatangani 15 Perda.

 

 

Namun menurut Joko, Perda yang dibatalkan itu berasal dari permintaan masing-masing kota dan kabupaten. Sementara, Perda yang berkaitan dengan keagamaan tidak ada yang dibatalkan.

 

“Tidak akan ada Perda masalah agama diganggu gugat disini. Kemendagri juga tidak punya kuasa, karena sudah salah persepsi. Perda itu tetap bertahan,” kata Joko saat melakukan Reses di Kecamatan Grogol, Cilegon, Jumat 24 Juni 2016.

 

 

Politisi Partai Gerindra yang terpilih dari Dapil Kota Cilegon ini juga mengatakan, 15 Perda kabupaten/kota di Banten itu diantaranya berhubungan dengan komunikasi, pendidikan, investasi, dan ketenagakerjaan.

 

Perda tersebut ada yang dibatalkan dan ada yang direvisi.

 

“Saya lihat, Perda yang dihapus tidak banyak berpengaruh apa pun itu. Karena dirasa kota dan kabupaten tidak begitu mementingkannya,” kata Joko.

 

 

Cahayapena-Fer

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Top