Anda berada di :
Rumah > Ekonomi > Pemkab Gresik Targetkan PDRB 2021 Sebesar Rp. 83 Triliun

Pemkab Gresik Targetkan PDRB 2021 Sebesar Rp. 83 Triliun

Gresik – Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto mentargetkan saat mengakhiri masa jabatannya nanti pada 2021, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Gresik mencapai Rp. 83 triliun. Pernyataan Bupati Sambari tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gresik tahun 2018 yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Rabu (29/3).

“Saat awal saya menjabat dahulu tahun 2010, PDRB Gresik hanya tujuh trilyun setahun. Pada tahun 2015 PDRB kita mencapai dua puluh tiga trilyun. Sesuai itung-itungan perkiraan kita pada tahun 2021 PDRB kita akan meningkat sampai delapan puluh tiga triliun. Nilai tersebut disumbang oleh bidang manufaktur yaitu sebesar empat puluh Sembilan persen.” katanya di depan para undangan.

Saat ini di wilayah Kabupaten Gresik tercatat ada 6000 lebih industry dan 53 diantaranya adalah termasuk industri besar. Dari jumlah itu ada sekitar 1383 Industri yang berorientasi ekspor. “Mereka telah berhasil secara intens melakukan ekspor hasil produksinya. Dengan demikian manufaktur di Gresik telah berhasil menyumbangkan devisa untuk negara” tambahnya bangga.

Pada Musrenbang kali ini peserta membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018. Acara ini dihadiri oleh sekitar 300 orang peserta. Mereka terdiri dari Seluruh elemen mulai dari Jajaran pemerintah Daerah, Anggota legislative, berbagai elemen masyarakat mulai dari LSM, Pers, perwakilan dari organisasi masyarakat, Perguruan tinggi, Pengusaha, perwakilan dari berbagai Perusahaan yang ada di Gresik.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, Tugas Husni Syarwanto melalui kabag Humas dan Protokol Suyono. Ada 6 skala Prioritas pembangunan yang dibahas yaitu rancangan RKPD tahun 2018 yaitu Penguatan atribusi layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan ketersediaan air minum layak, pengentasan kawasan kumuh, pelayanan sanitasi dasar, konektivitas daerah, permukiman inklusif dan pengendalian banjir.

Kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan. Peningkatan kesejahteraan social melalui penanggulangan kemiskinan, pengembangan tenaga kerja, kondusifitas daerah, penegakan HAM, dan pengarustamaan gender. Peningkatan pelayanan public dan kualitas data pembangunan didukung sistim inovasi daerah. Kemandirian Desa (shol)

Bagikan Ini, Supaya Mereka Juga Tau !

Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Top